OJK Serahkan Dua Tersangka Direksi BPR DCN Malang ke Jaksa, Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Selesai
OJK menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di BPR DCN Malang dan menyerahkan dua direktur utama beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, penyidik OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu. Kedua tersangka adalah ZNA selaku Direktur Utama dan APW selaku Direktur PT BPR DCN.
Latar belakang penyidikan
Perkara ini merupakan tindak lanjut proses pengawasan OJK, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan. Sebelumnya, penyidik OJK menyerahkan berkas perkara Tahap I kepada jaksa dan pada 14 Oktober 2026 menerima pemberitahuan bahwa berkas tersebut sudah lengkap (P-21), sehingga perkara bisa dilanjutkan ke Tahap II.
Dugaan perbuatan yang ditemukan
Menurut OJK, hasil penyidikan menemukan sejumlah dugaan perbuatan yang melibatkan kedua tersangka:
- Kas bon tidak dicatat. Penarikan kas bon pada Januari 2020 hingga Juni 2024 tidak dicatat dalam pembukuan BPR, dengan sisa dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp5,8 miliar.
- Agunan emas diambil tanpa pencatatan. Pengambilan persediaan logam mulia dan perhiasan emas yang menjadi agunan milik BPR senilai sekitar Rp600 juta pada Februari 2024 tidak dicatat.
- Kredit fiktif. Terjadi pencatatan palsu melalui pemberian 71 fasilitas kredit atas nama 31 debitur senilai sekitar Rp15,6 miliar pada Juli 2020 hingga Juni 2024. Kredit tersebut diduga diberikan tanpa sepengetahuan debitur dan/atau dananya tidak digunakan oleh debitur yang bersangkutan.
- Deposito tidak dibukukan. Tersangka APW juga diduga tidak mencatat penghimpunan dana dari 37 deposan melalui 78 bilyet deposito senilai sekitar Rp32,9 miliar pada Maret 2020 hingga 2022.
Keduanya disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b serta Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancamannya pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp200 miliar.
Apa artinya bagi Anda
Kasus ini menunjukkan dua risiko yang bisa menimpa nasabah bank mana pun bila pencatatan di bank tidak beres: kredit atas nama Anda yang tidak pernah Anda ajukan, dan simpanan yang tidak tercatat di pembukuan bank. Langkah yang bisa dilakukan:
- Cek riwayat kredit atas nama Anda. Kredit fiktif seperti dalam kasus ini tercatat atas nama debitur yang tidak mengetahuinya. Riwayat kredit bisa diperiksa lewat SLIK OJK di iDebKu. Bila ada fasilitas yang tidak Anda kenal, tanyakan ke lembaga pemberinya dan laporkan.
- Pastikan simpanan tercatat. Syarat pertama penjaminan LPS adalah simpanan tercatat di pembukuan bank. Simpan bilyet deposito, buku tabungan, dan bukti setoran sebagai pegangan, dan cocokkan saldo secara berkala. Rinciannya ada di panduan memastikan tabungan Anda dijamin LPS.
- Laporkan kejanggalan ke kanal resmi. Untuk keluhan terhadap bank, gunakan layanan pengaduan bank tersebut atau pengaduan konsumen OJK.
Siaran pers ini tidak menyebut status operasional BPR DCN maupun penanganan dana nasabahnya. Nasabah yang terdampak sebaiknya mengikuti informasi resmi OJK; untuk informasi lebih lanjut, OJK mencantumkan kontak humas di telepon (021) 29600000 dan email humas@ojk.go.id.
Siaran pers lengkap: SP 210 OJK Tuntaskan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Perbankan BPR DCN Malang.
Sumber
Naskah awal artikel ini disusun dengan bantuan AI dari sumber di atas, lalu ditinjau dan diperiksa faktanya oleh redaksi. Pedoman redaksi.