Rasio

OJK Optimistis Keuangan Syariah Tumbuh, Gelar Ijtima' Sanawi 2026 Bersama DSN-MUI

OJK menyatakan aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp3.231 triliun dengan pertumbuhan 8,19% yoy hingga Agustus 2026, dan menggelar Ijtima' Sanawi 2026…

Oleh Redaksi Rasio
2 menit baca
Gambar dari OJK Siaran Pers untuk berita: OJK Optimistis Keuangan Syariah Tumbuh, Gelar Ijtima' Sanawi 2026 Bersama DSN-MUI
Sumber gambar: OJK Siaran Pers

Jakarta, 20 Oktober 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keyakinannya bahwa sektor keuangan syariah Indonesia akan terus berkembang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Ijtima’ Sanawi 2026 yang diadakan bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Data Aset dan Pangsa Pasar

Menurut data OJK hingga Agustus 2026, nilai total aset keuangan syariah berada pada kisaran Rp3.231 triliun, mencatat kenaikan tahunan sebesar 8,19%. Jika dibandingkan dengan seluruh sektor jasa keuangan, aset syariah menyumbang sekitar 11,16%.

Komposisi aset tersebut meliputi:

  • Pasar modal syariah: Rp1.942 triliun
  • Perbankan syariah: Rp1.089 triliun
  • Industri keuangan non-bank (IKNB) syariah: Rp199,7 triliun

Empat Pilar Kebijakan OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menguraikan empat fokus utama untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah:

  1. Penguatan struktur industri – memperbaiki regulasi lintas sektor, termasuk produk investasi perbankan syariah, exchange-traded fund (ETF) syariah, penawaran sukuk elektronik, serta pelaporan penjaminan.
  2. Diversifikasi dan inovasi produk – mengembangkan prinsip syariah bagi aset digital, taksonomi Industri Aset Keuangan Digital (IAKD) syariah, dan tokenisasi sukuk bersama Kementerian Keuangan.
  3. Peningkatan inklusi keuangan syariah – memperluas literasi, pemahaman, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah.
  4. Sinergi ekosistem ekonomi syariah – memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penghubung dan pendorong inovasi.

Tantangan dan Upaya Literasi

OJK mengidentifikasi beberapa kendala, antara lain ketidakseimbangan kapasitas institusi, kurangnya diferensiasi produk berbasis data, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57% dan inklusi 93,61%, sementara literasi keuangan syariah masih berada pada 43,07% dengan inklusi 13,24%.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Friderica menekankan komitmen OJK untuk memperkuat DPS dalam menjaga kepatuhan syariah, menghubungkan para pemangku kepentingan, dan mendorong inovasi yang memberi manfaat luas. Ketua DSN-MUI, K.H. M. Cholil Nafis, Lc., Ph.D., menambahkan bahwa sinergi antara DPS, OJK, dan DSN-MUI sangat penting untuk memastikan kesesuaian prinsip syariah sekaligus kepatuhan regulasi.

Informasi lengkap dapat diakses melalui dokumen Ijtima’ Sanawi 2026.

Sumber

Naskah awal artikel ini disusun dengan bantuan AI dari sumber di atas, lalu ditinjau dan diperiksa faktanya oleh redaksi. Pedoman redaksi.

Bagikan

Baca juga

Semua keuangan →